Direktur CELIOS Bhima Yudhistira Sebut Bursa Karbon Percepat Emisi Karbon Nol di 2050

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 19 April 2023 - 09:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira. (Twitter.com/@BhimaYudhistira)

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira. (Twitter.com/@BhimaYudhistira)

HARIANINDONESIA.COM – Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan pembentukan bursa karbon akan mempercepat emisi karbon nol (Net Zero Emission/NZE) Indonesia yang ditarget tercapai pada 2050.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

“Pasalnya, sektor yang memiliki unit karbon positif akan mendapat insentif dari skema perdagangan karbon.”

“Mekanisme bursa karbon memang sudah lama ditunggu, tentunya kualitas dari pengaturan teknis penyelenggara bursa karbon menjadi penting,” kata Bhima dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa 18 April 2023.

Menurutnya, pembentukan bursa karbon juga akan meningkatkan akurasi data real time dari setiap transaksi karbon di Indonesia.

“Di beberapa negara yang telah menjalankan bursa karbon, pembentukan bursa karbon memiliki sisi positif yakni membantu penentuan harga acuan unit karbon yang apple to apple terhadap standar global,” katanya.

Idealnya, bursa karbon diselenggarakan secara terpisah dari bursa efek, sebagaimana di AS, bursa karbon diselenggarakan oleh Intercontinental Exchange (ICE), sementara bursa efek diselenggarakan oleh New York Stock Exchange (NYSE) dan Nasdaq.

Menurut Bhima, Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) terkait pengaturan bursa karbon perlu memberi ruang kompetisi yang adil bagi setiap penyelenggara yang ingin terlibat.

“Secara ekosistem dan best practices, aturan main di bursa karbon sudah selayaknya dibuat berbeda dengan bursa efek,” katanya.

Wacana mengenai aturan khusus dimana penyelenggara bursa efek dapat otomatis menjadi penyelenggara bursa karbon dipandang aneh.

Pasalnya, dalam Pasal 24 Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang menjadi dasar pembentukan bursa karbon, pemerintah menyebutkan bahwa bursa karbon bursa karbon hanya dapat diselenggarakan oleh penyelenggara yang mendapat izin usaha OJK, bukan penyelenggara bursa efek.

“Kita perlu memastikan aturan teknis khususnya dalam perizinan usaha bursa karbon tidak eksklusif hanya untuk bursa efek tapi terbuka bagi penyelenggara lainnya,” katanya.

OJK juga perlu berhati-hati dalam merumuskan aturan penyelenggara bursa karbon dan memfasilitasi inovasi berupa kemunculan perusahaan teknologi sebagai penyelenggara bursa karbon yang bukan bagian dari bursa efek.

“Saya khawatir jika dibatasi hanya bursa efek yang otomatis menjadi penyelenggara bursa karbon, ini akan menghambat laju inovasi dan kedalaman pasar karbon.”

“Karena kebingungan dari mekanisme bursa karbon menjadi disinsentif bagi pelaku pasar yang ingin terlibat,” tutupnya.***

Peluang bagi aktivis pers pelajar, pers mahasiswa, dan muda/mudi untuk dilatih menulis berita secara online, dan praktek liputan langsung menjadi jurnalis muda di media ini. Kirim CV dan karya tulis, ke WA Center: 087815557788.

Berita Terkait

Ruang-ruang Kegiatan Ekonomi Baru Harus Diciptakan agar Aktivitas Ekonomi Masyarakat Bergerak
Bank Indonesia dan Bank Sentral Uni Emirat Arab Dorong Tingkatkan Mata Uang Lokal dalan Transaksi Bilateral
Salah Satu yang Tertinggi di Kawasan Asia Tenggara, Wakil Kanselir Jerman Puji Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Bulog Diminta Badan Pangan Nasiona Serap Sebanyak-banyaknya Produksi Dalam Negeri
Jadi Rp202,5 Triliun, Pertumbuhan Aset PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
Ajat Rohmat Jatmika, Kepala Balitbang Dinilai Cocok Duduk di kursi Sekda, ini Kata Dewan Pembina SPMI
Menkeu Sri Mulyani Bertemu Bilateral dengan Presiden European Investment Bank, Ini yang Dibahas
PT Jasa Marga Tbk Sebut Sejak H – 7 Sudah Sebanyak 807.510 Kendaraan Tinggalkan Wilayah Jabotabek
Harian Indonesia Group (HIG) mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release, content placement, dan iklan. Penting untuk instansi, organisasi, dunia bisnis, dan tokoh publik. Kerja sama, hubungi: 08531-5557788

Berita Terkait

Kamis, 9 Mei 2024 - 13:22 WIB

Long Weekend, Mulai Besok.Polisi Akan Gelar Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan Puncak, Bogor

Selasa, 7 Mei 2024 - 16:19 WIB

BPC PHRI Kabupaten Bogor Perkuat Jalinan Antar Anggota, Dikemas Dalam Halbil

Kamis, 2 Mei 2024 - 09:51 WIB

Farhat Abas Maju di Pilwalkot Bogor, Ketua DPD Nasdem Menyebut, Berpeluang Sangat Besar

Kamis, 2 Mei 2024 - 09:28 WIB

Polisi Tangkap Pelakunya di Kawasan Bogor, Aksi Begal HP Siswi SMP Terjadi di Depok

Selasa, 30 April 2024 - 08:18 WIB

Termasuk Bogor, Penyaluran Bansos di Jawa Barat pada Tahun 2020 sampai 2023 Terbesar di 7 Kabupaten

Senin, 29 April 2024 - 14:38 WIB

Pemilu Telah Usai, Anggota PPS Desa Ciderum Pertanyakan, Kenapa 4 Bulan Gaji Tak Kunjung Cair?

Senin, 22 April 2024 - 20:17 WIB

Banyak Persoalan Tentang Pertanahan AHY Janji Akan Sikat Habis Mapia Tanah

Jumat, 19 April 2024 - 07:11 WIB

Pengacara Kondang, Farhat Abas Resmi Mendaftar, Jadi Balon Walikota Bogor pada Pilkada 2024

Berita Terbaru