HARIANINDONESIA.COM – Ketua Umum Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia (IPTI), Ardy Susanto mengimbau pemuda Tionghoa berpartisipasi aktif dalam Pemilu Serentak 2024 mendatang.
“Pilkada Serentak 2024 sudah di depan mata, kami mengharapkan seluruh pengurus IPTI dan pemuda Tionghoa yang tergabung dalam berbagai organisasi untuk berpartisipasi dan berkontribusi menyukseskan pesta demokrasi ini,” ujarnya di Jakarta, Sabtu, 13 Mei 2023.
Ardy menegaskan hal itu saat pelantikan pengurus pusat IPTI periode 2022-2025 dan seminar nasional memperingati 25 tahun reformasi.
Ardy percaya bahwa pemilu merupakan momen krusial untuk menentukan masa depan Indonesia dengan memilih pemimpin yang mumpuni baik di eksekutif maupun legislatif.
Disebutkannya, pemuda Tionghoa bisa berpartisipasi aktif dengan berbagai cara.
Baca artikel menarik lainnya di sini: Musra Relawan Jokowi Pastikan akan Ajukan 3 Nama Calon Presiden kepada Presiden Jokowi
Salah satunya dengan menjadi calon anggota legislatif di tingkat nasional (DPR-RI) atau di tingkat daerah (DPRD provinsi atau kabupaten/kota), maupun calon independen Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Apalagi, pemuda Tionghoa bisa terlibat dalam penyelenggaraan pemilu di berbagai tingkatan, menjabat sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
“Pemuda Tionghoa juga bisa menjadi pemilih yang bertanggung jawab yang menggunakan hak pilihnya secara sadar,” tambahnya.
“Sebagai warga negara yang baik, mereka bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa,” tegas Ardy.
Ia berharap pemuda Tionghoa dengan berbagai perannya dapat memastikan keberhasilan, kedamaian, dan demokrasi dari Pemilu Serentak 2024.
Hal ini penting untuk memastikan bahwa pemimpin terpilih jujur, kompeten, dan benar-benar berkomitmen untuk melayani rakyat, sebagaimana diamanatkan oleh reformasi 1998.
Ardy mengungkapkan, gerakan reformasi memiliki makna sejarah dan membawa luka yang dalam, khususnya bagi masyarakat Tionghoa.
Momentum ini sekaligus menandai tumbangnya rezim otoriter dan lahirnya kembali demokrasi di Indonesia.***
