Ditegur oleh KPU, Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan Lakukan Evaluasi

HARIANBOGOR.COM – Calon wakil presiden nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka mengaku akan melakukan evaluasi.

Sebelumnya, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengatakan akan menyampaikan teguran kepada tim pasangan calon presiden dan calon wakil presiden

Karena melakukan tindakan berlebihan dalam debat Pilpres 2024.

Pada saat itu, Gibran berdiri dari duduknya untuk membangkitkan semangat penonton.

Setelah Prabowo membelanya soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca artikel lainnya di sini : Transaksi TPPU yang Berkaitan dengan K Kampanye Pemilihan Umum 2024 Meningkat 100 Persen

Meski demikian, hingga saat ini teguran belum disampaikan kepada yang bersangkutan.

“Saat evaluasi dan rapat persiapan debat selanjutnya akan kami sampaikan,” katanya.

“Ya semua teguran dan evaluasi kami terima,” katanya di Solo, Jawa Tengah, Kamis, 14 Desember 2023

Lihat juga konten video, di sini: Prabowo Subianto Resmi Buka Turnamen U-17 Nusantara Open 2023, Diikuti 16 Klub Sepak Bola U-17

Ia juga memohon maaf terkait hal itu. Meski demikian, ia enggan menjelaskan lebih jauh mengenai sikap yang dilakukannya pada saat debat.

Pada kesempatan tersebut, ia juga enggan menanggapi debat pertama capres-cawapres menuju Pemilihan Presiden 2024.

“Terima kasih ya,” katanya.

Sementara itu, untuk debat calon presiden dan calon wakil presiden akan dilakukan sebanyak lima kali.

Yang pertama sudah dilaksanakan pada tanggal 12 Desember dengan tema Hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi.

Selanjutnya, debat kedua akan dilaksanakan pada 22 Desember dengan tema pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional.

Untuk debat ketiga diselenggarakan pada 7 Januari dengan tema ekonomi (kerakyatan dan digital), kesejahteraan sosial, investasi, perdagangan, pajak, infrastruktur, keuangan, dan pengelolaan APBN.

Untuk debat keempat pada 21 Januari 2024 dengan tema energi, sumber daya alam, pajak karbon, pangan, lingkungan hidup, dan agraria serta masyarakat adat.

Debat kelima pada 4 Februari dengan tema teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik, hoaks, intoleransi, pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.***