Respons PPP, Usai Eks Kepala BNPT Komjen Polisi Purn Boy Rafli Amar Dikabarkan Masuk PPP

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 20 April 2023 - 10:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

HARIANINDONESIA.COM – Pelaksana Tugas Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono menegaskan bahwa mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Boy Rafli Amar belum bergabung sebagai kader partainya.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

“Belum, kan beliau juga belum pensiun,” ujar Mardiono di Kantor DPP PPP, Jakarta, Rabu 19 April 2023.

Boy Rafli saat ini sudah memasuki masa pensiun pada akhir Maret 2023 lantaran usianya sudah 58 tahun.

Namun, Mardiono mengatakan Boy Rafli masih harus mengikuti tradisi pelepasan secara resmi di Polri.

“Ada pelepasan pakai pedang pora ya. Nanti setelah dilepas itu baru masuk organisasi politik maupun organisasi kemasyarakatan,” katanya.

Menurut Mardiono, selama Boy Rafli belum mengikuti proses itu maka dia masih menjadi bagian dari institusi Polri.

Boy Rafli Amar sebelumnya dikabarkan akan bergabung dengan PPP dalam waktu dekat.

Kabar bergabungnya Boy ke PPP sudah cukup lama berembus sejak dia masih menjabat sebagai Kepala BNPT.

Hal ini telah dikonfirmasi oleh Ketua Majelis Syariah PPP Kiai Haji Mustofa Aqiel Siradj yang mengatakan sudah ada pembicaraan dengan Boy Rafli.

Dari pembicaraan itu, Mustofa menyimpulkan ada gerak-gerik Boy Rafli akan bergabung dengan PPP.

PPP juga akan menyiapkan jabatan untuk Boy Rafli jika nantinya benar-benar bergabung.

Adapun jabatan itu akan dibahas dalam forum Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP.

Tidak hanya itu, Juru Bicara PPP Usman M. Tokan juga mengungkapkan bahwa Boy Rafli bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno akan bergabung ke PPP.***

Berita Terkait

Presiden Prabowo Subianto Beri Tanggapan Terkait Tuntutan Unjuk Rasa Mahasiswa di Kawasan Patung Kuda
Ulang Tahun, Megawati Beri Potongan Tumpeng ke Guntur, Boediono, Mahfud MD, dan Ganjar Pranowo
Pilkada Jawa Barat 2024, Pasangan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan Menang hingga di Atas 60 Persen
Tanggapan Jokowi Soal Sejumlah Menterinya Ditunjuk Kembali oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto
Sebut Kawan Lama Ketemu Lagi, Prabowo Subianto Sambut Kedatangan Majelis Syuro PKS di Kertanegara
Prabowo Subianto Makan Siang dan Ngopi Bareng Susilo Bambang Yudhoyono di Kertanegara, Jaksel
Partai Gerindra Sebut Pasangan Ridwan Kamil – Suswono adalah Solusi Terbaik untuk Jakarta dari Prabowo
Sahaja Ciawi Nyatakan Siap Berjuang Menangkan Jaro Ade di Pilkada 2024
Harian Indonesia Group (HIG) mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release, content placement, dan iklan. Penting untuk instansi, organisasi, dunia bisnis, dan tokoh publik. Kerja sama, hubungi: 08531-5557788

Berita Terkait

Selasa, 18 Maret 2025 - 10:28 WIB

Bapanas Edukasi Masyarakat Pentingnya Gerakan Selamatkan Pangan, Bagikan Donasi Pangan Berlebih

Kamis, 6 Maret 2025 - 08:15 WIB

Kasus Dugaan Korupsi Bank BJB, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Angkat Bicara Soal Penyidikan KPK

Selasa, 25 Februari 2025 - 13:07 WIB

Danantara: Mimpi Besar, Risiko Lebih Besar?

Senin, 24 Februari 2025 - 16:35 WIB

Sustainability Report & Annual Report: Solusi Waktu yang Semakin Sempit dan Deadline OJK Sudah di Depan Mata

Minggu, 23 Februari 2025 - 10:52 WIB

Bisalunas: Solusi Mediasi dan Negosiasi Pinjaman Online yang Aman dan Terpercaya

Senin, 17 Februari 2025 - 16:17 WIB

Presiden Prabowo Subianto Ucapkan Terima Kasih ke Jokowi Bentuk Badan Gizi Nasional

Sabtu, 8 Februari 2025 - 18:15 WIB

CSA Index Februari 2025 Tunjukkan Tren Pelemahan, Investor Fokus pada Saham dengan Kapitalisasi Besar

Sabtu, 8 Februari 2025 - 11:02 WIB

PT MNC Land Lido Tuding Penyegelan KLH Diduga Tak Didasari Asas-asas Pemerintahan yang Baik

Berita Terbaru