Premerintah akan Bentuk Badan Organisasi Integrasi Transportasi di Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi

HARIANBOGOR.COM – Premerintah akan membentuk badan organisasi integrasi transportasi.

Badan tersebut akan mengatur integrasi moda transportasi di Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek).

Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan mengatakan hal itu, Rabu, 27 September 2023.

“Tadi Presiden meminta kami untuk mengintegrasikan sistem moda di Jakarta, Jabodebek.”

“Jangan pecah-pecah ada BUMN, ada Pemda, ada pusat, jadi bagaimana sistem angkutan terintegrasi ini dibuat dalam satu organisasi,” kata Luhut Pandjaitan.

Luhut Pandjaitan mengatakan itu saat memberikan keterangan pers usai mengikuti rapat terbatas terkait integrasi moda transportasi publik.

Rapat tersebut dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta,

Luhut Pandjaitan menyebut Presiden memintanya untuk membentuk organisasi tersebut dalam waktu dekat ini.

“Jadi sekarang Presiden memerintahkan selama satu bulan untuk menyusun struktur organisasinya,” ujarnya.

Luhut Pandjaitan menekankan tentang pentingnya integrasi moda transportasi, agar mengurangi jumlah masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi.

Nantinya, juga akan dibahas terkait pembayaran transportasi yang terintegrasi dengan pembelian bulanan (karcis bulanan untuk semua moda transportasi).

“Nanti bagaimana orang bisa beli karcis gratis, karcis terusan, terusan, nanti karcis bulanan untuk satu angkutan.”

“Misalnya dari Bogor, kemudian naik LRT terus nanti mungkin campur dengan bus TransJakarta dan seterusnya,” ujarnya.

“Atau dari Bandung naik, apa namanya itu, speed train ke Jakarta langsung LRT, langsung nanti bus.”

“Jadi intinya kita akan mengurangi penggunaan kendaraan, kendaraan pribadi dengan mendorong perbaikan kendaraan-kendaraan publik yang dibuat nyaman,” ucapnya.

Terkait karcis bulanan tersebut, nantinya akan dilakukan pendalaman terkait semua permasalahan yang ada didalamnya.

Luhut Pandjaitan memastikan, kebijakan tersebut nantinya juga akan meminta pendapat publik dan semua pihak terkait.***