Oleh: Surahmat, Mahasiswa S2 Universitas Paramadina
JAWA BARAT – Kebijakan yang diambil oleh Gubernur Jawa Barat baru-baru ini mengenai pengiriman anak-anak bermasalah ke barak militer telah menjadi sorotan publik yang luas dan memicu perdebatan sengit di berbagai kalangan masyarakat.
Kebijakan ini muncul dalam konteks upaya pemerintah daerah untuk menangani permasalahan perilaku anak-anak yang dianggap menyimpang, seperti keterlibatan dalam tawuran, ketidakpatuhan terhadap orang tua, kecanduan game online, hingga perilaku yang dianggap tidak sesuai norma sosial, termasuk anak-anak dengan perilaku feminin atau yang diduga LGBT.
Dalam situasi sosial dan pendidikan di Jawa Barat yang kompleks, kebijakan ini dimaksudkan sebagai solusi untuk membentuk kedisiplinan, mental yang kuat, dan karakter yang lebih baik melalui pelatihan militer.
Latar belakang kebijakan ini berakar pada kekhawatiran pemerintah daerah terhadap meningkatnya kasus anak bermasalah yang dianggap mengganggu ketertiban dan moralitas masyarakat.
Gubernur Jawa Barat menyatakan bahwa pendekatan militer dapat memberikan pelatihan fisik, kedisiplinan, dan pendidikan bela negara yang dianggap mampu memperbaiki mental dan perilaku anak-anak tersebut.
Namun, kebijakan ini tidak hanya menjadi perbincangan di kalangan pejabat dan aparat militer, tetapi juga menimbulkan kontroversi yang cukup besar di masyarakat luas, terutama di kalangan orang tua, pendidik, dan aktivis perlindungan anak.
Kontroversi ini muncul karena kebijakan tersebut dianggap kontroversial dan berpotensi melanggar hak-hak anak serta prinsip-prinsip perlindungan anak yang selama ini dijunjung tinggi dalam dunia pendidikan dan sosial.
Baca Juga:
CGTN: Tiongkok dan AS Sepakati Visi Baru, Dorong “Hubungan Lebih Stabil dan Konstruktif”
Infrastruktur Digital Mempercepat Transformasi Cerdas di Industri Perkeretaapian
Banyak pihak mempertanyakan apakah pendekatan militer yang keras dan disiplin ketat benar-benar solusi yang tepat untuk menangani masalah perilaku anak, yang seringkali berakar pada faktor psikologis, emosional, dan sosial yang kompleks.
Selain itu, kebijakan ini juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan di Jawa Barat, khususnya kepercayaan orang tua terhadap lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi tempat aman dan inklusif bagi perkembangan anak.
Dalam konteks ini, penting untuk membahas secara mendalam bagaimana kebijakan pengiriman anak bermasalah ke barak militer ini berdampak tidak hanya pada anak-anak yang menjadi sasaran, tetapi juga pada persepsi dan kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan secara keseluruhan.
Apakah kebijakan ini justru memperburuk krisis kepercayaan yang mungkin sudah ada, ataukah mampu memberikan solusi yang efektif?
Contoh konkret dari implementasi kebijakan ini adalah pengiriman 30 siswa SMP di Kabupaten Cianjur ke barak militer pada awal Mei 2025.
Anak-anak tersebut menjalani pelatihan selama beberapa minggu yang meliputi berbagai aktivitas fisik dan pembinaan karakter.
Pemerintah daerah mengklaim bahwa program ini bertujuan untuk memperbaiki mental dan perilaku anak-anak yang bermasalah, sekaligus mengurangi angka kenakalan remaja yang selama ini menjadi perhatian serius.
Namun, mekanisme seleksi dan pelaksanaan program ini masih menjadi perdebatan, terutama terkait transparansi, keterlibatan orang tua, dan aspek perlindungan anak.
Secara garis besar, kebijakan ini menempatkan pendekatan militer sebagai solusi utama dalam menangani anak bermasalah, dengan harapan bahwa kedisiplinan dan struktur yang ketat dapat membentuk karakter yang lebih baik.
Namun, pelaksanaan kebijakan ini juga menimbulkan pertanyaan besar mengenai kesesuaian metode militer untuk menangani masalah yang sebenarnya sangat kompleks dan berakar pada faktor psikologis, sosial, dan emosional anak-anak tersebut.
Baca Juga:

Kontroversi yang mengiringi kebijakan pengiriman anak bermasalah ke barak militer ini tidak lepas dari kritik bahwa pendekatan militer bukanlah solusi yang tepat untuk menangani masalah perilaku anak, karena akar permasalahan tersebut sering kali bersifat emosional dan traumatis.
Perilaku menyimpang pada anak tidak bisa diselesaikan hanya dengan kedisiplinan fisik dan latihan militer yang keras, melainkan membutuhkan pendekatan yang lebih holistik dan manusiawi.
Disini pentingnya keberadaan dan keterlibatan psikolog, keluarga, dan lingkungan sosial dalam proses pemulihan dan pembinaan anak bermasalah.
Anak-anak yang bermasalah biasanya mengalami tekanan psikologis yang mendalam, seperti trauma masa kecil, konflik keluarga, atau kesulitan dalam beradaptasi sosial.
Oleh karena itu, penanganan yang efektif harus melibatkan terapi psikologis yang dapat membantu anak memahami dan mengelola emosinya, serta membangun kembali rasa percaya diri dan harga diri yang mungkin telah rusak.
Pendekatan militer yang menekankan pada ketaatan dan disiplin ketat dan berkolaborasi dengan tim psikolog justru berpotensi memperbaiki psikologis anak, karena dapat menimbulkan rasa nyaman, tidak stres, dan terafiliasi yang lebih dalam.
Selain itu, peran keluarga dan lingkungan sosial sangat krusial dalam mendukung perubahan positif pada anak.
Keterlibatan orang tua dan komunitas dalam proses pembinaan dapat menciptakan suasana yang aman dan mendukung, yang sangat dibutuhkan anak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat.
Tanpa dukungan ini, program pelatihan militer yang terpisah dari lingkungan sosial anak justru bisa menjadi pengalaman yang traumatis dan tidak berkelanjutan.
Kontroversi yang mengiringi kebijakan ini juga memperburuk citra lembaga pendidikan di mata masyarakat.
Sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman dan nyaman untuk tumbuh kembang anak kini dipandang sebagai institusi yang mungkin mendukung metode represif dan kurang manusiawi.
Hal ini menimbulkan keraguan terhadap komitmen dunia pendidikan dalam melindungi hak-hak anak dan menyediakan lingkungan belajar yang inklusif dan suportif.
Akibatnya, kepercayaan orang tua terhadap sekolah dan sistem pendidikan secara umum mengalami penurunan, yang berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan yang lebih luas.
Krisis kepercayaan ini tidak hanya berdampak pada hubungan antara orang tua dan sekolah, tetapi juga berimplikasi pada partisipasi masyarakat dalam mendukung program pendidikan.
Orang tua yang kehilangan kepercayaan cenderung menarik dukungan mereka, baik secara moral maupun material, yang pada akhirnya dapat menghambat upaya peningkatan mutu pendidikan.
Selain itu, stigma negatif terhadap anak-anak bermasalah yang dikirim ke barak militer juga dapat memperkuat diskriminasi dan marginalisasi, sehingga menghambat terciptanya lingkungan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.
Lemahnya pengawasan pihak sekolah menyebabkan ketidakmampuan dalam mengelola dan mengawasi siswa secara efektif. Sehingga para orang tua kehilangan kepercayaan terhadap sekolah sebagai tempat yang aman dan kondusif untuk belajar.
Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya:
-
Kurangnya pendekatan religius dan penerapan budi pekerti.
Pendekatan secara religius dan penerapan budi pekerti baik di sekolah maupun lingkungan keluarga atau orang tua.
Tidak sedikit siswa atau remaja saat ini khususnya dalam hal ilmu agama dan budi pekerti kurang baik seperti tingkat kesopanan, dan adab yang menyebabkan terjadinya penurunan nilai moral dikalangan remaja, yang terjadi dilapangan banyak remaja berani terhadap orang tua, berbicara kasar kepada orang tua bahkan bahasa yang tidak baik pun terlontarkan.
Krisis adab dan ilmu agama dikalangan remaja saat ini cukup signifikan.
-
Keterbatasan pengawasan oleh pendidik dan staf sekolah.
Banyak guru dan staf sekolah yang belum mampu melakukan pengawasan secara optimal karena keterbatasan jumlah dan kompetensi.
Sehingga sering kali fokus pada aspek akademik dan kurang mendapat pelatihan atau dukungan untuk menangani masalah sosial dan perilaku siswa serta pengawasan yang tidak merata, terutama di jam-jam diluar jam pelajaran seperti saat istirahat atau pulang sekolah.
-
Kurangnya koordinasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan.
Pengawasan bukan hanya tanggungjawab guru, tetapi juga kepala sekolah, petugas keamanan, orang tua dan masyarakat.
Namun, Koordinasi antara pihak-pihak tersebut masih kurang efektif sehingga pengawasan menjadi terfragmentasi dan tidak menyeluruh.
-
Pengaruh lingkungan sosial dan budaya.
Tawuran, kekerasan dan penyimpangan seperti LGBT seringkali dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tekanan kelompok sosial, geng, komunitas-komunitas yang menyimpang dan kekerasan yang masih ada dalam masyarakat.
Selain itu faktor lingkungan internal juga masih menghadapi masalah yang cukup signifikan.
Lemahnya pengawasan para remaja di Jawa Barat disebabkan oleh kombinasi faktor internal (keterbatasan pengawasan guru dan staf, kurangnya koordinasi, keterbatasan sumber daya) dan eksternal (pengaruh lingkungan sosial dan budaya).
Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya, implementasi di lapangan masih menghadapi banyak tantangan.
Akibatnya, terjadi peningkatan kekerasan, tawuran bahkan penyimpangan yang signifikan dan menimbulkan krisis kepercayaan dari orang tua terhadap sekolah.***
Kami juga melayani Jasa Siaran Pers atau publikasi press release di lebih dari 175an media, silahkan klik Persrilis.com
Sedangkan untuk publikasi press release serentak di media mainstream (media arus utama) atau Tier Pertama, silahkan klik Publikasi Media Mainstream.
Indonesia Media Circle (IMC) juga melayani kebutuhan untuk bulk order publications (ribuan link publikasi press release) untuk manajemen reputasi: kampanye, pemulihan nama baik, atau kepentingan lainnya.
Untuk informasi, dapat menghubungi WhatsApp Center Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI): 085315557788, 087815557788.
Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.
Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Infobumn.com dan Bisnisnews.com.
Simak juga berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Adilmakmur.co.id dan Hallokampus.com.
Informasi nasional dari pers daerah dapat dimonitor langsumg dari portal berita Nusraraya.com dan Jakartaoke.com.
Untuk mengikuti perkembangan berita nasional, bisinis dan internasional dalam bahasa Inggris, silahkan simak portal berita Indo24hours.com dan 01post.com.
Dapatkan beragam berita dan informasi terkini dari berbagai portal berita melalui saluran WhatsApp Sapulangit Media Center


















