HARIANBOGOR.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai saksi.
Dalam kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) tahun 2012.
Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan Muhaimin Iskandar diperiksa terkait persetujuannya dalam proyek tersebut saat menjabat Menteri Kemenakertrans.
“Muhaimin Iskandar hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan awal mula dari kebijakan saksi”.
Baca Juga:
PT MNC Land Lido Tuding Penyegelan KLH Diduga Tak Didasari Asas-asas Pemerintahan yang Baik
Kapolres Metro Jaksel Kombes Polisi Ade Rahmat Idnal Tanggapi Tudingan Sudah Terima Uang Rp400 Juta
“Selaku pengguna anggaran menyetujui adanya proyek pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker,” ungkap Ali Fikri kepada wartawan, Jumat, 8 September 2023.
Baca artikel lainnya di sini: 3 Pegawai Kemnaker Jadi Tersangka, Pemanggilan Terhadap Muhaimin Iskandar adalah Murni Penegakan Hukum
“Selain itu, dikonfirmasi juga mengenai peran para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini dalam menindaklanjuti pelaksanaan proyek dimaksud,” sambungnya.
Sementara Muhaimin Iskandar mengaku telah memberikan semua informasi yang diketahuinya terkait dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kemnakertrans kepada KPK.
Baca Juga:
Prabowo Subianto ke Malaysia, Masalah Bilateral Termasuk Tenaga Kerja Sepakat Kita Tertibkan
“Saya sudah membantu menjelaskan semua yang saya tahu, semua yang saya pernah dengar.”
“Jadi insyaallah semua yang saya ingat dan tahu semua sudah saya jelaskan,” jelas Muhaimin Iskandar di gedung KPK, Jakarta Selatan.
Kendati begitu, Muhaimin Iskandar tidak menjelaskan detail terkait materi pemeriksaannya.
Dia hanya menyatakan mendukung dan akan membantu KPK dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi ini.
Baca Juga:
Ulang Tahun, Megawati Beri Potongan Tumpeng ke Guntur, Boediono, Mahfud MD, dan Ganjar Pranowo
Ketum PPWI Surati Kedubes Jepang Soal Warga Jepang yang Telantarkan Keluarganya di Indonesia
“Saya membantu KPK untuk menuntaskan penyelesaian kasus korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2012.”
“Dalam hal ini ada program perlindungan TKI di luar negeri, proteksi sistem perlindungan TKI di luar negeri,” kata Muhaimin Iskandar.***